KALTIMNEWS.CO — Tekanan anggaran yang dihadapi Pemerintah Kota Samarinda pada 2027 tidak hanya menyangkut program pembangunan. Pemerintah juga harus memastikan kebutuhan wajib, termasuk belanja pegawai dan pelayanan publik, tetap berjalan di tengah kewajiban pembayaran dari kegiatan tahun sebelumnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih, mengatakan kondisi keuangan daerah membuat penyusunan anggaran 2027 harus dilakukan secara hati-hati.
Delapan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra Komisi IV masih membawa kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan. Akibatnya, ruang untuk membiayai kegiatan lain menjadi lebih terbatas.
“Memang bayar utang prioritas anggaran 2027. Yang masih bisa dikurangi, itu dipangkas,” ujar Riska.
Meski demikian, Riska menegaskan program yang berkaitan langsung dengan masyarakat sebisa mungkin tidak menjadi sasaran pemangkasan.
“Semaksimal mungkin jangan dipotong, kalau berhubungan langsung dengan masyarakat,” katanya.
Pelayanan Warga Tetap Jadi Prioritas
Tekanan anggaran membuat Pemkot Samarinda harus menentukan skala prioritas. Belanja yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat dinilai perlu dipertahankan agar pelayanan pemerintahan tidak terganggu.
Pada saat yang sama, pemerintah masih memiliki kewajiban rutin yang harus diamankan, salah satunya pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN).
Riska mengatakan pembayaran gaji ASN hingga September masih berada dalam kondisi aman.
“Untuk pegawai insya Allah sampai September masih aman,” ujarnya.
Namun, kebutuhan anggaran setelah September belum menjadi kepastian dalam pembahasan saat ini. Persoalan tersebut akan kembali dibahas melalui perubahan anggaran.
“Nanti di perubahan bagaimana lagi, itu Badan Anggaran yang akan membahas,” katanya.
Beban Lama Membatasi Ruang Belanja
Persoalan pembayaran kegiatan lama menjadi salah satu faktor yang membuat pemerintah daerah tidak bisa sepenuhnya menggunakan anggaran untuk memperluas program baru.
Secara nominal, anggaran OPD dapat terlihat besar. Namun setelah dikurangi kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan, ruang belanja yang tersisa menjadi jauh lebih terbatas.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menempatkan kebutuhan wajib dan pelayanan publik di atas kegiatan yang masih dapat ditunda atau dikurangi.
Riska memperkirakan kondisi tersebut masih akan dirasakan sepanjang 2027.
Menurut dia, ruang fiskal pemerintah daerah baru berpotensi lebih longgar pada 2028 setelah beban kewajiban pembayaran mulai berkurang.
“Menurut saya, 2027 ini kita masih belum bisa bernapas lega. Masih harus mengencangkan ikat pinggang,” tandasnya.
Bagi masyarakat, persoalan tersebut menjadi penting karena kemampuan APBD bukan hanya menentukan berapa banyak program baru yang dapat dijalankan, tetapi juga menentukan seberapa besar pemerintah mampu mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah berjalan. (*/adv/rif/kaltimnews.co)