KALTIMNEWS.CO — Pemerintah Kota Samarinda diperkirakan harus mengerem pembangunan fisik baru pada 2027. Berkurangnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas dan memaksa pemerintah menyusun ulang prioritas belanja.
Dalam kondisi tersebut, menyelesaikan proyek yang sudah berjalan dinilai lebih penting dibanding membuka banyak pembangunan baru.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pembahasan APBD 2027 saat ini masih berada pada tahap Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih menyusun arah kebijakan dan prioritas belanja sebelum masuk pada pembahasan yang lebih rinci.
“Fokusnya sementara menyelesaikan yang sudah berjalan,” ujar Rohim, Selasa, 11 Agustus 2026.
Ruang Fiskal Makin Terbatas
Berkurangnya TKD menjadi salah satu faktor yang membuat pemerintah daerah harus lebih selektif menentukan program pembangunan.
Menurut Rohim, proyek pembangunan fisik baru dengan nilai besar tidak bisa hanya dilihat dari sisi kebutuhan pembangunan. Kemampuan APBD harus menjadi pertimbangan utama.
Setiap usulan program perlu dihitung berdasarkan kebutuhan anggaran, manfaat bagi masyarakat, serta dampaknya terhadap pembiayaan pelayanan dasar.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus berhati-hati agar pembangunan baru tidak mengurangi anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
Proyek Lama Jadi Prioritas
Dalam pembahasan awal APBD 2027, Pemkot Samarinda lebih diarahkan untuk menyelesaikan pembangunan yang sudah berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.
DPRD juga akan mencermati keberlanjutan setiap proyek agar tidak menimbulkan beban pembiayaan pada tahun-tahun berikutnya.
Menurut Rohim, program pembangunan harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Semua tergantung kemampuan fiskal,” pungkasnya.
Salah satu proyek yang ikut menunggu kepastian anggaran adalah Teras Samarinda Tahap III. Namun, proyek tersebut belum menjadi pembahasan khusus Komisi III karena proses penyusunan APBD masih berada pada tahap awal.
Kepastian mengenai proyek-proyek baru akan lebih terlihat ketika pembahasan memasuki tahap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Pada tahap itu, setiap program akan diuji dengan kemampuan fiskal daerah. Program yang dianggap mendesak dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat akan memiliki peluang lebih besar untuk diprioritaskan.
Sementara proyek yang membutuhkan anggaran besar harus berhadapan dengan ruang fiskal yang semakin ketat.
Bagi Samarinda, APBD 2027 akhirnya bukan hanya soal berapa banyak pembangunan baru yang dapat dilakukan, tetapi juga bagaimana pemerintah menjaga pembangunan yang sudah berjalan tanpa mengorbankan pelayanan publik. (*/adv/rif/kaltimnews.co)