KALTIMNEWS.CO— Di tengah riuhnya perbincangan tentang stabilitas harga pangan, satu nama bergerak relatif senyap namun konsisten: H Muhammad Nasir. Di Samarinda, ia lebih dikenal sebagai penggerak yang bekerja di hulu persoalan memastikan pasokan tersedia ketimbang sekadar tampil di hilir, saat harga sudah bergejolak.
Gagasan pembentukan Asosiasi Pedagang Beras Kalimantan Timur yang ia inisiasi menjadi salah satu titik penting. Asosiasi ini bukan sekadar wadah komunikasi, tetapi berfungsi sebagai simpul koordinasi antara pelaku usaha dan pemerintah, terutama dalam membaca dinamika distribusi dan harga di lapangan.
Dalam sejumlah forum diskusi, para pelaku usaha menilai, pengendalian harga beras tidak bisa dilepaskan dari realitas teknis: ongkos logistik, kualitas barang, hingga ritme pasokan. Di titik inilah, peran asosiasi menjadi krusial menjembatani kebijakan dengan praktik nyata.
Namun di balik gagasan kelembagaan itu, ada dimensi lain yang jarang disorot: kapasitas operasional. Sejumlah pelaku usaha mengungkap, stabilitas pasokan tidak mungkin terjaga tanpa dukungan permodalan yang kuat dan disiplin transaksi yang ketat.
Setiap pekan, sekitar 13.000 sak beras ukuran 25 kilogram setara kurang lebih 325 ton didatangkan dari Sulawesi ke Samarinda. Seluruhnya diselesaikan dengan pembayaran di muka sebelum kapal bersandar di pelabuhan. Pola ini, dalam praktik perdagangan, bukan hanya soal kepercayaan, tetapi juga mencerminkan kesiapan likuiditas yang tidak kecil.
Di sisi lain, aktivitas sosial yang dijalankan juga menunjukkan ritme serupa. Sedikitnya terdapat 4 dapur program MBG kelas A yang beroperasi, dengan pengelolaan yang berjalan konsisten setiap hari. Di tiap dapur, puluhan relawan terlibat aktif menjaga operasional tetap berjalan, mencerminkan daya serap tenaga kerja berbasis komunitas yang cukup signifikan.
Tak hanya itu, rantai kegiatan ini juga menggerakkan sektor usaha kecil. Setiap titik dapur turut melibatkan sejumlah pelaku UMKM lokal sebagai pemasok bahan baku makanan yang diolah, sehingga menciptakan perputaran ekonomi yang lebih luas di tingkat akar rumput. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan sosial, tetapi juga menjadi ekosistem ekonomi yang hidup.
Dalam konteks itu, tudingan bahwa langkah-langkah yang ditempuhnya bergantung pada uluran pihak lain menjadi terdengar simplistis. Sejumlah rekan sejawat justru melihat, pendekatan H Nasir cenderung bertumpu pada kemandirian baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam menopang operasional di lapangan.
H Gulman, salah satu pelaku usaha yang mengikuti perjalanan tersebut, menggambarkan H Nasir sebagai figur yang tumbuh dari bawah, namun mampu menjaga skala usahanya tanpa kehilangan kedekatan sosial.
“Beliau itu memulai dari nol, tapi cara bekerjanya terukur. Yang menarik, tetap sederhana dalam bersikap,” ujarnya.
Selain perdagangan, Nasir juga terlibat dalam pengembangan sektor pangan dan pertanian, termasuk membuka ruang kerja bagi masyarakat. Inisiatif dapur umum yang dijalankan menjadi salah satu contoh bagaimana aktivitas ekonomi dipadukan dengan fungsi sosial.
Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan di Kalimantan Timur, terutama dengan dinamika pertumbuhan wilayah, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas menjadi semakin penting. Dalam lanskap itu, figur seperti Nasir bergerak di antara dua dunia: menjaga stabilitas pasar sekaligus merawat jejaring sosial.
Menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) IX Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), perbincangan tentang figur kepemimpinan pun menguat. Namun, bagi sebagian kalangan, rekam jejak operasional terutama dalam mengelola skala distribusi dan konsistensi program menjadi indikator yang lebih relevan dibanding sekadar narasi.
Di Samarinda, langkah-langkah itu mungkin tidak selalu terlihat di permukaan. Tetapi di balik pergerakan ratusan ton beras yang tiba tepat waktu, dan dapur yang tetap menyala setiap hari, ada sistem yang berjalan rapi, terukur, dan nyaris tanpa banyak suara. (rif/kaltimnews.co)