KALTIMNEWS.CO, Pembangunan infrastruktur jalan memang masih menjadi persoalan klasik yang dihadapi oleh masyarakat di semua kabupaten maupun kota di Kalimantan Timur (Kaltim). Buruknya pembangunan infrastruktur di wilayah pelosok misalnya menjadi masalah utama yang kerap kali disampaikan warga kepada wakil rayatnya.
Demikian yang dinungkapkan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK kepada media ini, Selasa (25/5/2021) siang.
“Di Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat (Kubar). Setiap tahunnya, kerusakan jalan di kedua kabupaten itu selalu dikeluhkan masyarakat setempat, ini wajib ditanggapi mengingat pembangunan jalan di wilayah itu menjadi tanggung jawab Provinsi Kaltim, oleh kareanya kami dari DPRD Kaltim akan akan terus kami dorong percepatan pembangunan akses jalan tersebut,” ucap Makmur.
Dia berpandangan, untuk mengurai persoalan pembangunan di dua wilayah itu, ataupun kabupaten dan kota lainnya di Kaltim. dibutuhkan sinergitas yang baik dari semua pemangku kepentingan. “Semua harus bersinergi mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat, tidak bisa hanya satu pihak saja,” sebutnya.
“Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, akan kami dorong agar segera mendapatkan perhatian dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Terus yang menjadi tanggung jawab kabupaten, kita harapkan bisa dibangun secara maksimal juga,” sambungnya.
Belajar dari pengalamannya sewaktu menjadi Bupati Berau, Makmur mengatakan, kunci untuk mendorong upaya percepatan dan pemerataan pembangunan ada pada komunikasi dan koordinasi yang baik.
“Komunikasi dan koordinasi yang baik antar lembaga dan pemangku kepentingan, tentunya sangat kita harapkan dalam hal ini,” tuturnya.
Lebih lanjut Politisi Partai Golkar ini mengatakan, untuk mengurai persoalan itu, tentunya dibutuhkan cara jitu seperti terobosan dan langkah besar yang harus diambil oleh pemerintah.
“Ini perlu mendapatkan perhatian serius. Harus dikerjakan dengan perencanaan yang baik dan dukungan anggaran yang maksimal. Kalau pembangunan infrastruktur berjalan baik. Bisa diwujudkan pemerataannya. Tentu harapannya adalah kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan,” tutupnya. (*)