KALTIMNEWS.CO, Samarinda – Pasca pengumuan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia (IKN-RI) ke Kalimanytan Timur Pemprov Kaltim langsiung melakukan penegasan titik koordinat kota Baru IKN tersebut.
Hal tersebut terlihat saat Gubernur Kaltim Isran Noor yang di temui sejumlah awak media saat sesi doorstop di Bandara APT Pranoto Samarinda, Selasa sore (27/8) kemarin. Dalam kesempatan tersebut Isran yang baru tiba dari Jakarta untuk mengikuti sesi jumpa pers kenegaraan oleh Presiden Joko Widodo terkait kepastian Kaltim ditunjuik sebagai IKN, kembali menegaskan bahwa hal utama yang segera ia lakukan beserta jajarannya terkait pemindahan IKN, adalah berkoordinasi dengan semua unsur pimpinan daerah se-Kaltim.
“Terutama pada 4 daerah yang langsung terdampak dari proses perpindahan itu yakni, Walikota Samarinda, Walikota Balikpapan, Bupati Kutai Kartanegara dan Bupati Penajam Paser Utara. Koordinat lokasi pemerintahan pusat, pastinya belum dipastikan. Karena proses dealinisasinya belum selesai,” ucap Isran Noor.
Meski tak terikat dengan deadline, pemprov menurutnya wajib mengimbangi semua proses persiapannya. Termasuk dukungan data untuk penyusunan regulasi dan payung hukum terkait proses pemindahan yang rencananya sudah dimulai dengan proses pembangunan infrastruktur awal mulai tahun depan.
“Sesuai arahan Menteri Agraria dan Menteri Bappenas, semua masterplan design berikut regulasinya wajib tuntas secepatnya untuk mengimbangi target awal pembangunan di pertengahan tahun depan. Nah, salah satu yang nanti jadi pembahasan adalah titik koordinat pasti dari lokasi pemerintahan pusat yang baru itu,” bebernya.
Secara bertahap, pembangunan infrastruktur dasar itu akan dikebut dalam jenjang waktu 5 tahun. Prasarana akses jalan dan jalur asupan air menjadi pengerjaan fisik paling awal dikerjakan pada 2020 mendatang.
Diketahui, lokasi persis ibu kota negara berada di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara atau di kawasan Bukit Soeharto.
Total sebesar 180 ribu hektare lahan yang dibutuhkan untuk membangun pusat pemerintahan berikut kota baru penunjang dan semua fasilitas dasarnya. Pemerintah pusat bahkan sangat optimistis pemindahan pemerintahan ke lokasi baru di Kaltim, bisa dimulai 2024-2025 mendatang. Atau dalam 5 tahun kedepan, siapapun Presiden RI dan kabinetnya, sudah bisa ngantor di Kaltim.
Sedangkan infrastruktur yang juga masuk dalam tahap awal pembangunan kawasan inti yang diperkirakan seluas 2.000 hektare (Ha) itu adalah, istana negara, kantor lembaga negara dan kementerian (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Kemudian ada taman budaya dan kebun raya atau botanical garden yang menjadi ciri khas dari kota baru yang menjadi titik pusat pemerintahan itu.
“Kita wajib bersyukur mendapat kepercayaan besar ini. Artinya mau tak mau kita harus siap menjawab tantangannya. Salah satunya menyatukan visi kesiapan dari seluruh unsur pimpinan daerah di Kaltim,” tegasnya. (*)