KALTIMNEWS.CO, Persoalan perbedaan perhitungan rencana pendapatan daerah untuk 2023 terjadi saat Rapat Paripurna ke-41 DPRD Kaltim yang digelar Jumat (30/9/2022). dipertanyakan oleh Wakil ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, dalam pertemuan dengan kaltimnews.co, Senin (3/10/2022) Wanggota DPRD dari PDIP ini mengaku heran dengan perbedaan angka yang digelontorkan pihak Pemprov Kaltim tersebut.
Pasalnya kata dia pada data perhitungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tertera angka sebesar Rp 14,9 triliun, sementara angka yang disepakati oleh DPRD Kaltim dengan Pemrov Kaltim dalam sidang legislatif-eksekutif mengenai KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) sebesar Rp15,1 triliun pada Jumat (19/8/2022) lalu.
“Itu sudah menyangkut nilai APBD, kita pernah sepakati Rp 15,1 triliun, dan ini sekarang jadi Rp 14,9 triliun. Apa masalahnya?,” ujar Samsun.
Sebelumnya, pihak Pemprov kaltim M Syirajudin menyampaikan tentang komposisi APBD Kaltim berdasarkan kewajiban. Seperti Alokasi anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20 persen dari belanja daerah. Alokasi anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji.
Kemudian alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik, paling rendah 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, serta beberapa kebijakan pendanaan lainnya.
Namun sepanjang penyampaikan nota keuangan, Pemprov Kaltim tak menyajikan apa saja yang membuat perubahan total angka RAPBD tersebut. Pemprov hanya menyajikan perhitungan semua jenis rencana pendapatan tahun anggaran 2023 sebesar Rp 13,54 triliun.
“Nggak boleh APBD itu salah-salah. Saya minta itu dikoreksi oleh BPKAD atau TAPD untuk menjelaskan,” tegas Samsun.
Menurutnya DPRD Kaltim akan terus menggeber selesainya pembahasan Rancangan APBD Kaltim tahun 2023. Setelah acara penyampaikan nota keuangan pemerintah, disambung dengan penyampaian pandangan fraksi-fraksi (*)