KALTIMNEWS.CO, Beberapa waktu yang lalu, Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertangungjawaban (Pansus LKPJ) Gubernur tahun 2020 mengunjungi wilayah Penajam Paser Utara (PPU), kunjungan yang digelar pansus ini dalam rangka meninjau beberapa paket pekerjaan khususnya jalan dan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun Anggaran (TA) 2020.
Ditemui di kantor DPW PKB Kaltim, Anggota pansus LKPJ, Syafruddin menyatakan jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak serius menangani sektor pertanian.
Hal tersebut kata dia, dibuktikan dengan sejumlah fakta lapangan yang ditemukan dilapangan.
“Faktanya bahwa program pertanian yang diturunkan oleh Pemprov Kaltim di PPU maupun Paser sangat minim. Padahal PPU selama ini diketahui merupakan salah satu daerah yang menjadi lumbung pangan. Ini menandakan bahwa wujud Kaltim berdaulat di sektor pertanian atau pangan hanya masih diatas kertas belum ada kenyataan pemprov untuk membina dan memberi bantuan lebih kepada Pemerintah Kabupaten maupun Kota terlebih di wilayah lumbung pangan seperti PPU dan Paser,” ujar pria yang kerap disapa Udin ini, Kamis (29/4/2021).
Dikatakan Udin, dalam mewujudkan visi dan misi Kaltim Berdaulat disektor pangan maka perlu dilakukan sinegritas dan keseriusan semua pihak terutama antar Pemprov dan Pemda.
“Jangan sampai Pemprov lalai dan tidak sungguh-sungguh untuk mewujudkan Kaltim berdaulat dibidang pangan dan saya berharap jangan sampai terjadi lagi seperti kejadian di Kukar banyak petani di wilayah itu mengalih fungsikan lahan pertaniannya,” sebut Udin.
Oleh karena itu, dirinya menghimbau agar pemerintah serta pemangku jabatan dapat mengambil pelajaran dari alih fungsi lahan tersebut.
“jangan sampai kejadian di Kukar Kembali terulang di PPU mapun Paser ingat wilayah tersebut merupakan calon Ibu kota Negara (IKN)oleh karena itu kita benar-benar berharap bahwa Pemprov Kaltim bersungguh-sungguh dan serius untuk memberikan perhatian dan sentuhan program nyata untuk peningkatan sektor pertanian,” tutupnya. (*)