KALTIMNEWS.CO – Harapan warga Bengkuring untuk segera terbebas dari banjir kembali menghadapi hambatan. Proyek pembangunan sistem pengendalian banjir yang digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang kini terancam mandek akibat sengketa kepemilikan lahan yang belum juga menemukan titik penyelesaian.
Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata, mengatakan pembangunan proyek tersebut belum dapat dilanjutkan karena masih adanya gugatan dari sejumlah pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan.
Menurutnya, DPRD telah berupaya mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melalui proses mediasi. Namun hingga kini, upaya tersebut belum menghasilkan kesepakatan yang dapat membuka jalan bagi kelanjutan proyek.
"Perbedaan data dan klaim kepemilikan menjadi penghambat utama. Ada ketidaksesuaian antara dokumen kepemilikan versi warga dengan arsip aset milik pemerintah," ujar Aris.
Ia menjelaskan pemerintah menganggap lahan tersebut telah dibebaskan sejak 2006 sehingga tidak dimungkinkan dilakukan pembayaran ulang pada objek yang sama.
"Lahan itu sudah dibayar pemerintah sejak 2006. Jadi tidak mungkin dilakukan pembayaran ulang di lokasi yang sama," katanya.
Akibat belum adanya kepastian hukum, pembangunan sistem pengendalian banjir di kawasan Bengkuring terpaksa tertunda. Padahal kawasan tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah yang kerap terdampak banjir ketika curah hujan tinggi.
Aris menilai penyelesaian sengketa harus segera dilakukan agar proyek yang telah lama dinantikan masyarakat tidak terus tertahan.
"Lahan itu direncanakan untuk digunakan dalam proyek pengendalian banjir. Tapi sampai sekarang belum bisa dikerjakan karena status kepemilikannya masih dipertanyakan," ujarnya.
Menurutnya, semakin lama penyelesaian sengketa tertunda, semakin besar pula dampak yang dirasakan masyarakat yang berharap adanya solusi permanen terhadap persoalan banjir di Bengkuring. (*/adv/rif/kaltimnews.co)