KALTIMNEWS.CO, Selain persoalan infrastruktur jalan, drainase, persoalan tunggakan iuran BPJS kesehatan ternyata menjadi perhatian khusus anggota DPRD Samarinda Celni Pitasari.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, ini mengaku mendengar dan mencatat sejumlah keluhan warga tersebut saat dirinya menggelar reses Masa Sidang I Tahun 2022 di sejumlah wilayah Daerah Pemilihannhya seperti Teluk Lerong Hilir, Jalan Pahlawan, dan Gunung Kelua.
“Penerangan jalan, perbaikan jalan, drainase, peningkatan badan jalan dan terkait iuran BPJS yang paling banyak dikeluhkan,” ungkap Celni yang dihubungi Kaltimnews.co melalui pesan Whatsapp, Kamis (10/2/2022).
Menurut Celni, selama ini program BPJS merupakan salah satu alternatif pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakat karena biaya relatif murah dibanding biaya mandiri.
“Namun pada kenyataaannya, masih banyak masyarakat yang masih keliru tentang pemanfaatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) seperti tidak membayar iuran BPJS. Hal ini terlihat dengan hasil reses yang saya dapatkan dilapangan, banyak dari warga yang BPJS nya tertunggak. Kadang mereka berpikir tidak apa-apa tertunggak, nanti kalau udah sakit baru bikin yang baru. Padahalkan itu enggak bisa,” jelasnya. (*)