KALTIMNEWS.CO — Anggota DPRD Samarinda dari Komisi IV, Harminsyah, angkat suara terkait temuan sejumlah proyek sekolah yang belum rampung di Kota Tepian.
Ia menilai keterlambatan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan, merupakan persoalan serius karena berdampak langsung pada proses belajar mengajar.
“Jangan sampai anak didik yang jadi korban. Pendidikan ini kebutuhan dasar, bukan proyek yang bisa ditunda-tunda,” tegas Harminsyah.
Menurutnya, dengan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai minimal 20 persen dari APBD, tidak ada alasan bagi proyek pembangunan sekolah untuk molor atau bahkan terancam mangkrak.
Ia juga menyoroti kasus SD 010 Palaran yang belum rampung akibat kekurangan anggaran sekitar Rp2,6 miliar. Kondisi ini dinilai menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih matang sejak awal.
“Kalau dari awal sudah dihitung dengan benar, kekurangan seperti ini tidak perlu terjadi. Ini harus jadi evaluasi serius,” ujarnya.
Tak hanya itu, Harminsyah juga meminta agar persoalan di Sekolah Terpadu Samarinda, terutama terkait status lahan dan pengelolaan, segera diperjelas agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Ia menegaskan bahwa pengawasan DPRD akan terus diperketat, khususnya terhadap program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Ke depan, kami tidak ingin lagi menemukan proyek pendidikan yang tertunda. Semua harus tepat waktu dan tepat manfaat,” tegasnya.
Harminsyah menambahkan, percepatan penyelesaian proyek sekolah harus menjadi prioritas, agar fasilitas pendidikan dapat segera digunakan secara optimal oleh masyarakat. (*/adv/rif/kaltimnews.co)