KALTIMNEWS.CO — Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Samarinda menemukan sejumlah proyek pembangunan sekolah yang belum rampung saat melakukan uji petik di lapangan.
Kunjungan yang dilakukan pada Kamis (23/04/2026) itu menyasar beberapa titik, di antaranya SD 010 Palaran, Sekolah Terpadu Samarinda, dan SMP 5 Samarinda.
Ketua Pansus LKPj 2025, Achmad Sukamto, menegaskan bahwa sektor pendidikan merupakan belanja wajib yang memiliki porsi minimal 20 persen dari APBD. Karena itu, setiap program pembangunan seharusnya selesai tepat waktu dan bisa segera dimanfaatkan masyarakat.
Namun hasil peninjauan menunjukkan masih adanya proyek yang tertunda.
“Masih ada pembangunan yang belum selesai. Ini harus segera dituntaskan dan tidak boleh ada proyek mangkrak,” ujarnya.
Meski demikian, Pansus juga mencatat capaian positif pada pembangunan SMP 5 Samarinda yang telah rampung dan kembali digunakan. Sekolah tersebut sebelumnya mengalami kebakaran dan dibangun ulang dengan anggaran sekitar Rp27 miliar.
Di sisi lain, pembangunan SD 010 Palaran masih terkendala kekurangan anggaran. Dari total sekitar Rp10 miliar, proyek tersebut masih membutuhkan tambahan dana sekitar Rp2,6 miliar.
Kekurangan tersebut telah diusulkan untuk dipenuhi pada anggaran 2026.
Selain itu, perhatian juga tertuju pada Sekolah Terpadu Samarinda, khususnya terkait kejelasan status pengelolaan SMA yang berada di bawah kewenangan Pemprov Kaltim, termasuk persoalan legalitas lahan dan pengelolaan melalui yayasan.
Pansus menegaskan bahwa evaluasi ini penting untuk memastikan kesesuaian antara laporan pemerintah dan realisasi di lapangan, terutama agar anggaran pendidikan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.(*/adv/rif/kaltimnews.co)