KALTIMNEWS.CO – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengoptimalkan pengelolaan sampah melalui insinerator dinilai masih menyisakan persoalan mendasar pada aspek efisiensi anggaran. Komisi III DPRD Kota Samarinda menyoroti sistem distribusi sampah yang dinilai belum terintegrasi sehingga berpotensi meningkatkan biaya operasional tanpa memberikan hasil yang maksimal.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan hasil evaluasi bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menunjukkan alur penanganan sampah saat ini masih memerlukan pembenahan secara menyeluruh.
Menurutnya, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah mekanisme pengangkutan sampah yang masih mengharuskan material dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dipindahkan kembali menuju lokasi insinerator untuk dibakar.
Kondisi tersebut dinilai tidak hanya memperpanjang proses penanganan, tetapi juga meningkatkan kebutuhan biaya operasional setiap harinya.
"Saat ini sampah masih harus diangkut dari TPA menuju lokasi insinerator. Mekanisme seperti ini tentu menambah biaya operasional sekaligus membuat proses pengolahan menjadi lebih panjang," ujar Deni.
Sistem Logistik Dinilai Belum Efisien
Menurut Deni, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mesin insinerator, tetapi juga sangat bergantung pada sistem logistik yang mendukungnya.
Semakin panjang rantai distribusi sampah, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan pemerintah, mulai dari penggunaan armada angkut, bahan bakar, tenaga kerja hingga waktu operasional.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus segera dibenahi apabila Pemerintah Kota ingin mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
"Kalau alurnya masih berputar-putar, tentu efisiensinya sulit dicapai. Yang dibutuhkan bukan hanya teknologi, tetapi juga sistem distribusi yang lebih sederhana dan terintegrasi," katanya.
Efisiensi Anggaran Harus Menjadi Prioritas
Komisi III DPRD menilai pembenahan tata kelola sampah juga harus mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Menurut Deni, setiap rupiah yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah seharusnya mampu menghasilkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Karena itu, sistem yang menyebabkan biaya operasional terus meningkat perlu dievaluasi agar anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih produktif.
Ia menegaskan, efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan, melainkan memastikan setiap tahapan pengelolaan sampah berjalan lebih efektif tanpa pemborosan.
"Kalau sistemnya bisa dibuat lebih singkat, tentu biaya operasional juga bisa ditekan dan hasil pengelolaan sampah menjadi lebih optimal," ujarnya.
Insinerator Perlu Didukung Tata Kelola Terintegrasi
Deni menilai insinerator merupakan salah satu investasi penting dalam upaya mengurangi volume sampah di Samarinda. Namun, keberadaan fasilitas tersebut tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak diikuti dengan tata kelola yang terintegrasi.
Menurutnya, mulai dari proses pengumpulan, pemilahan, pengangkutan hingga pembakaran harus berada dalam satu sistem yang saling mendukung.
Apabila salah satu tahapan masih berjalan tidak efisien, maka keseluruhan proses pengolahan sampah juga akan ikut terdampak.
Karena itu, DPRD mendorong Pemkot Samarinda untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi sampah agar tidak lagi terjadi proses pengangkutan berulang yang membebani anggaran.
DPRD Minta Infrastruktur Pendukung Segera Dilengkapi
Selain memperbaiki sistem logistik, Komisi III DPRD juga meminta Pemerintah Kota segera melengkapi berbagai infrastruktur pendukung seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan alat pemilah sampah modern.
Keberadaan fasilitas tersebut diyakini mampu memangkas proses pengolahan sejak awal sehingga sampah yang masuk ke insinerator telah melalui tahapan pemilahan yang lebih cepat dan efisien.
Dengan demikian, proses distribusi maupun pembakaran dapat berlangsung lebih singkat sekaligus mengurangi beban operasional pemerintah.
DPRD Akan Kawal Pembenahan Sistem
Deni menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan isu pelayanan publik yang membutuhkan kebijakan jangka panjang, bukan hanya solusi sesaat.
Karena itu, Komisi III DPRD Kota Samarinda berkomitmen terus mengawal berbagai program pembenahan pengelolaan sampah agar berjalan sesuai target.
Menurutnya, keberhasilan sistem pengelolaan sampah tidak hanya diukur dari jumlah sampah yang dibakar, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menciptakan sistem yang efisien, hemat anggaran, dan berkelanjutan.
"Kami ingin alat ini benar-benar berfungsi optimal. Persoalan sampah di Samarinda membutuhkan solusi yang efektif, sehingga seluruh subsistem pendukung harus segera dipenuhi agar target pengurangan sampah dapat tercapai," tegas Deni.
DPRD berharap evaluasi terhadap sistem distribusi sampah menjadi momentum bagi Pemkot Samarinda untuk melakukan pembenahan tata kelola secara menyeluruh. Dengan sistem logistik yang lebih efisien, anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, sementara pelayanan kebersihan kepada masyarakat juga semakin meningkat. (*/adv/rif/kaltimnews.co)